Pengusaha Wajib Bayar THR Sesuai Permenaker, Meski Covid-19 Belum Berakhir

Meski saat ini terjadi pandemi Covid-19, seluruh perusahaan tentu harus tetap mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berdasarkan pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa THR pekerja/buruh wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/industri,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar),  Mochamad Ade Afriandi, di Bandung.

Terkait pasal 3 ayat (1a), pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara ayat (1b) menjelaskan, pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.

Menuriy perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan). Sementara bagi tenaga kerja kontrak yang habis kontraknya beberapa hari sebelum Ramadan, menurutnya, tidak berhak atas THR.

Perusahaan yang melanggar ketentuan akan mendapat sanksi sesuai dengan pasal 10 ayat (1). Di dalamnya disebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR, akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Sesuai ayat (2), pengenaan denda tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja. Sedangkan berdasarkan pasal 11, pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disnakertrans Jabar sudah menyediakan sejumlah saluran pengaduan kepatuhan membayar THR dan upah saat pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Untuk saluran pengaduan adalah hotline 08112121444, email disnakertrans@jabarprov.go.id, dan nomor narahubung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Wilayah I sampai dengan V. Disnakertrans Jabar juga menyediakan “Posko THR Covid-19″.

“Saluran tersebut akan untuk melayani laporan pengaduan kepatuhan pembayaran THR atau upah pekerja saat pandemi Covid-19 dan permasalahan hubungan industrial di Jabar,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: