Pemerintah Pusat Turut Mengawasi Pelestarian Cagar Budaya di Kota Bandung

Kota Bandung telah mendaftarkan lebih dari 1.800 cagar budaya ke dalam registrasi nasional daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan registrasi nasional cagar budaya tersebut, pemerintah pusat turut mengawasi pelestarian cagar budaya di Kota Bandung.

“Jadi nanti tidak hanya pihak yang di daerah, tetapi ada penanggung jawab di pemerintah pusat. Mereka juga mengetahui, sehingga nanti kalaupun ada terjadi sesuatu yang ada di Bandung, itu bisa diketahui oleh pemerintah pusat,” ujar Ketua Bandung Heritage Aji Bimarsono, di Bandung, Sabtu 13 April 2019.

Pendaftaran cagar budaya ke dalam sistem daring Kemendikbud itu tentu dapat memperkuat sistem pelestarian cagar budaya di Kota Bandung. Semua informasi lebih terbuka dan bisa diakses oleh warga. Dalam bentuk upaya pelestarian, pemerintah pusat bisa ikut membantu dukungan teknis.

“Intinya dengan adanya informasi yang lebih jelas, lebih transparan, sampai ke tingkat pusat, harapannya pelestarian di Bandung jadi lebih kuat,” ucapnya.

Pendaftaran cagar budaya bagi seluruh daerah di Indonesia ini menjadi salah satu harapan Kota Bandung setelah memiliki perda cagar budaya baru hasil revisi perda lama. Yang ditetapkan nantinya tak hanya bangunan, namun juga objek cagar budaya lainnya seperti struktur, situs, hingga kawasan. Dibanding perda sebelumnya yang menyantumkan 100 dari 600 cagar budaya, perda kali ini memuat banyak kelengkapan.

Dari data terakhir yang masih diolah, tercatat ada 1.758 bangunan cagar budaya, 70 situs, 26 struktur, dan 24 kawasan. Struktur yang telah didaftarkan seperti Jembatan Viaduct, PLTA Bengkok, Dago Pojok, serta instalasi PDAM yang ada di kawasan Ledeng.

Sedangkan, kawasan dipecah lagi menjadi semakin rinci, seperti kawasan Gedung Sate. Di dalam perda tersebut terdapat deliniasi. Dulu berdasarkan 6 tematik besar. Sekarang menjadi satuan-satuan kawasan yang lebih kecil. Harapannya, kata dia, penanganannya lebih terarah. Dengan kelengkapan data yang didaftarkan, ia pun berharap pengaturannya jadi lebih jelas, apa saja objek yang bisa dirawat, dan pencegahan apa saja yang bisa dilakukan sebelum terjadinya perusakan cagar budaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: