Penamaan Ir. Soekarno di Lembang Dikaji Ulang

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menangguhkan penamaan Jalan Ir Soekarno di kawasan Lembang, serta 70 jalan lainnya di berbagai ruas jalan di Bandung Barat. Karena penamaan jalan belum memiliki payung hukum peraturan daerah dan tidak menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah KBB Hendra Trismayadi mengakui, Pemkab Bandung Barat sebaiknya menggunakan perda untuk pedoman penamaan jalan dan sarana umum.

Hendra mengungkapkan, penamaan jalan dan sarana umum berdampak baik terhadap kegiatan publik.

“Nah, kalau untuk penamaan jalan dazn sarana umum diatur dengan peraturan bupati. Oleh karena itu, tim teknis penamaan jalan dan sarana umum akan mengkaji ulang aturan tersebut. Tahapan-tahapan tata cara penamaan jalan juga akan disempurnakan,” ujar Hendra di Ngamprah, Senin 16 Juli 2018.

Ia menuturkan, bahwa ternyata peraturan bupati dan keputusan bupati terkait penamaan jalan yang baru diterbitkan memiliki kelemahan, karena belum terpadu sinkronisasi dengan aspirasi masyarakat setempat.

“Dengan demikian, ada tahapan-tahapan tata cara yang belum dilaksanakan. Oleh karena itu, tim teknis akan melaporkan kepada Pak Bupati, bahwa aturan ini harus segera review dan dikaji ulang dengan melibatkan ahli sejarah dari akademisi, serta menerima masukan saran dari masyarakat setempat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: