Pemprov Jabar Berlakukan Pemutihan BBNKB dan Denda PKB

Pemprov Jabar mengeluarkan kebijakan guna membebaskan BBNKB ke-2 dan denda PKB bagi pemilik kendaraan yang  akan melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2018 mendatang.

Program telah disahkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) No 973/147-Bapenda tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya dan Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menuturkan kebijakan tersebut dilakukan untuk melihat banyak warga yang melakukan jual beli kendaraan namun belum melakukan proses balik nama kepemilikan.

“Soalnya ketika balik nama harus pakai biaya pajak, banyak yang membiarkan jual beli kendaraan enggak balik nama. Ini untuk mengindentifikasi kendaraan milik siapa menjadi sulit. Maka kita bebaskan biayanya,” ujar pria yang akrab disapa Aher melalui siaran pers, pada Jumat (1/6/2018).

Kebijakan dilakukan guna mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan yang merupakan penyumbang terbesar dengan target Rp 750 miliar pada tahun 2018.

“Kita punya pengalaman pada tahun 2016 menyelenggarakan program serupa selama tiga bulan dan lampauan pendapatannya mencapai Rp 900 miliar. Makanya kita buka periode ke dua ini,” ungkapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dadang Suharto menjelaskan pembebasan BBNKB bisa dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan proses balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: