Pemkab Bandung Barat Segera Selesaikan Sengketa Aset

Tiga aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kini masih berstatus sengketa. DPRD KBB inginkan agar masalah tersebut segera diselesaikan, karena dinilai sudah berlarut-larut.

Tiga aset tersebut yakni Lapangan Gunungsari, Pasar Panorama, dan lahan eks pacuan kuda. Semuanya ada di Kecamatan Lembang. Ketiga aset itu masih menjadi sengketa antara Pemkab dengan warga yang mengaku ahli waris.

Wakil Ketua DPRD KBB Sunarya Erawan menyebutkan, ketiga aset ini harus bisa dipertahankan oleh pemerintah daerah. “Persoalan ini tidak bisa terus-menurus mengantung. Apabila pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat, aset-aset ini seharusnya bisa dipertahankan,” ucap Sunarya, pada Jumat, 15 Maret 2019. 

Dia menuturkan, sebagian besar aset di Bandung Barat merupakan aset limpahan dari Kabupaten Bandung. Namun, tidak sedikit keberadaan aset-aset tersebut yang tidak dilengkapi oleh dokumen berkekuatan hukum.

Meski persoalan aset ini cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, menurutnya, eksekutif melalui bagian hukum harus berupaya keras untuk menyelesaikannya. Ditambah masalah aset sering jadi penghambat Pemkab untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sunarya mengungkapkan, untuk menyelesaikan masalah aset ini, DPRD juga berinisiatif membentuk panitia kerja aset. “Panja aset sudah dibentuk sejak 2018 lalu. Sejak itu, sudah ada dua kali pembahasan soal aset,” ungkapnya.

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB Asep Sudiro mengatakan, guna menyelesaikan masalah aset ini, pihaknya terus mengikuti arahan dan rekomendasi BPK serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Meski tak mudah, ia mengaku terus berupaya agar masalah tersebut bisa diselesaikan.

“Lahan pacuan kuda sekarang kasusnya ditangani Polres Cimahi, sedangkan lahan Gubungsari di Pengadilan Tinggi, dan Pasar Panorama Lembang di MA. Semua masih proses, belum ada keputusan tetap,” lanjut Asep.

Seperti yang diketahui, Pemkab Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang belum memiliki sertifikat. Data BPKD KBB, dari 1.444 bidang, baru 26 bidang saja yang sudah memiliki sertifikat pada 2017.

Sejumlah aset ini sebagian besar merupakan limpahan dari daerah induk, yakni Kabupaten Bandung. Kepemilikan aset daerah saat ini hanya berpegang kepada surat pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: